KPK Didesak Usut Disdikbud Sukoharjo Terkait Dugaan Monopoli Seragam Batik Sekolah

Menurut Achmad, persoalan itu telah berulang setiap tahun ajaran baru. Bahkan, keluhan masyarakat disebut pernah disampaikan kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang jelas.

"Saya pernah mengirim surat pengaduan kepada Bupati Sukoharjo dengan tembusan kepada Kepala Disdikbud Sukoharjo," kata Achmad dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Dalam surat tersebut, ia mempertanyakan mengapa seragam batik tidak dipasarkan secara bebas sehingga memunculkan dugaan adanya praktik monopoli dalam pengadaan dan distribusinya.

Ia juga menyinggung Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 yang pada prinsipnya melarang sekolah, guru, maupun koperasi menjual seragam sekolah karena pengadaannya merupakan hak orang tua peserta didik. Namun, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan akses pembelian kain batik justru dibatasi melalui jalur distribusi tertentu.

Karena itu, Achmad meminta KPK menelusuri dugaan adanya aliran dana dari praktik pengadaan dan penjualan seragam batik sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi di Kabupaten Sukoharjo.

"KPK perlu memeriksa Disdikbud Sukoharjo untuk mengetahui mengapa seragam batik tidak dijual bebas dan ke mana aliran dana dari dugaan monopoli pengadaan serta penjualan seragam batik selama ini," imbuh Achmad.

Editor : Joko Piroso