3.325 PPPK Paruh Waktu Bantul Diperpanjang, 10 Tak Lanjut karena Berbagai Alasan

Halim menegaskan bahwa evaluasi terhadap pegawai pemerintah dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut tidak hanya berlaku bagi PPPK paruh waktu, tetapi juga PPPK penuh waktu dan aparatur sipil negara (ASN) lainnya.

Karena itu, ia meminta para PPPK menjaga integritas, disiplin, dan kinerja selama menjalankan tugas sebagai bagian dari birokrasi pemerintah daerah.

Baca Juga

Pemkab Blora Kirim Bantuan Makanan Rp77,4 Juta untuk Korban Gempa NTT

Menurut Halim, kinerja pegawai akan dievaluasi melalui sistem sehingga setiap aparatur dituntut menunjukkan kinerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Selain persoalan kinerja, Halim mengingatkan PPPK untuk menjauhi aktivitas yang dinilai melanggar aturan maupun dapat mencoreng integritas aparatur, termasuk perjudian, minuman keras, dan tindakan tercela lainnya.

Ia juga menyebut Pemkab Bantul memiliki komitmen untuk memberikan tindakan terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran kepegawaian. Pernyataan mengenai judi online juga disampaikan Halim dalam kesempatan tersebut; ia mengatakan terdapat ASN termasuk PPPK yang terlibat, tetapi tidak merinci jumlahnya.

Baca Juga

Sragen Galang Solidaritas untuk Korban Bencana di NTT, Bupati Ajak Warga Berdonasi

Halim mengingatkan bahwa aktivitas digital meninggalkan rekam jejak sehingga aparatur harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial maupun melakukan aktivitas di luar pekerjaan.

Editor: Joko Piroso