Kapolres Sukoharjo: Tim Mabes Polri Dalami SOP Penggeledahan Ponpes HQ
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menegaskan, polemik penggeledahan harus disikapi secara bijak. Masyarakat diminta memahami persoalan secara utuh dan tidak menariknya menjadi konflik antarumat beragama.
"Kami mengajak masyarakat percaya penuh bahwa proses hukum berjalan. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, ada beberapa peristiwa sebelumnya," kata Sapto.
Sapto mengatakan Pemkab telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.
Organisasi yang dilibatkan meliputi PCNU, Muhammadiyah, MTA, dan LDII. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membangun komunikasi, menyerap pandangan berbagai pihak, sekaligus mencari solusi agar situasi kembali kondusif.
"Kami bersama seluruh pemangku kepentingan berusaha mencari solusi agar situasi ini bisa kembali baik. Pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi," ujarnya.
Pemkab juga akan mendorong UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan sesuai kebutuhan. Sapto meminta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan turut mengedukasi warga agar tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Editor: Joko Piroso