Pakar UMY Ungkap Mekanisme Pengganti Wapres jika Jabatan Gibran Kosong

YOGYAKARTA, iNewsSragen.id – Pakar UMY menyoroti opsi pengunduran diri dan pemakzulan Gibran serta perbedaan proses politik dan hukum yang harus dilalui.

Menurut Ridho, kedua opsi tersebut memiliki konsekuensi politik dan proses ketatanegaraan yang berbeda. Dia menilai pengunduran diri merupakan pilihan yang lebih terhormat dibandingkan pemberhentian melalui pemakzulan.

"Tentunya kalau dia mengundurkan diri itu jauh lebih terhormat dibanding dia dimakzulkan," kata Ridho, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perkembangan politik setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut. Selanjutnya, pengajuan akan diproses melalui mekanisme kelembagaan dan dibahas dalam agenda rapat paripurna.

Ridho menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari kewenangan konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Itu saya kira langkah bagus bagi teman-teman di DPR, karena itu bagian dari langkah yang konstitusional," ujarnya.

Editor: Joko Piroso