Pakar UMY Ungkap Mekanisme Pengganti Wapres jika Jabatan Gibran Kosong

Pandangan tersebut merupakan analisis Ridho mengenai kemungkinan dampak hukum ke depan. Adapun keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan konsekuensi hukumnya tetap harus mengacu pada proses serta putusan lembaga peradilan yang berwenang.

Ridho turut menyoroti kemungkinan munculnya dinamika politik apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.

Menurutnya, konfigurasi koalisi pemerintahan dan komunikasi antarkekuatan politik berpotensi memengaruhi pembahasan mengenai calon pengganti.

"Tentu siapa-siapanya, kita tidak bisa memastikan. Tentu tidak terlepas dari koalisi yang saat ini," ujar Ridho.

Secara konstitusional, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, presiden mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan pengganti berada di tangan MPR.

Editor: Joko Piroso