Dihadiri Gibran, BPJS Ketenagakerjaan Launching Wajah Baru Kantor Layanan di Kota Solo

Nanang SN
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo membuka kantor layanan baru BPJS Ketenagakerjaan di Kota Solo.Foto:iNews/Istimewa

SOLO,iNewsSragen.id - Konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan kembali resmikan wajah baru layanan dengan menggelar housewarming di kantor cabang Surakarta.

Saat ini layanan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kantor cabang hadir dengan mengusung konsep green design yang mana tampilannya akan semakin fresh dan hangat, sekaligus ramah penyandang disabilitas.

Ada yang spesial dalam peresmian kantor cabang pada, Rabu (22/2/2023) itu, karena selain dihadiri langsung Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, kegiatan itu juga menunjukan peran baru BPJS Ketenagakerjaan yakni, menyalurkan pekerja penyandang disabilitas kepada perusahaan yang membutuhkan pekerja.

“Saya dan Mas Gibran telah menyalurkan pekerja disabilitas kepada perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini selain dari tugas dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami juga akan memberikan manfaat tambahan lain yaitu menjadi jembatan penghubung antara penyedia lapangan kerja dan tenaga kerja itu sendiri (supply and demand) khususnya tenaga kerja Penyandang Disabilitas,” ucap Anggoro dalam keterangannya pada, Kamis (23/2/2023)

Diketahui tema kegiatan housewarming BPJS Ketenagakerjaan Surakarta yaitu Inclusive Job Center (IJC). IJC merupakan pengembangan dari program Return to Work (RTW) yang mana bertujuan membangun pasar tenaga kerja inklusif BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan IJC, ke depan manfaat yang akan kita tuju antara lain perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas, memperluas akses lapangan kerja, menyediakan sistem peningkatan kapasitas dan pemberi layanan kerja di semua sektor baik pemerintah maupun swasta, dan yang terakhir adalah perwujudan kuota 2% sektor pemerintahan dan 1% sektor swasta bagi pekerja penyandang disabilitas,” jelas Anggoro.

Lebih jauh Anggoro menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama baik yang selama ini terjalin antara pihaknya bersama dengan Pemerintah Daerah Surakarta.

Dukungan tersebut terlihat dari penerbitan Perwali No 56/2019, MoU Mall Pelayanan Publik, serta progress Perda Ketenagakerjaan yang mendorong kepatuhan dan peningkatan coverage perlindungan pekerja terutama non-ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW, dan Pekerja Rentan.

Hingga saat ini, terdapat 545 ribu pekerja di Wilayah Surakarta dan sekitarnya telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Sebanyak 31 ribu pekerja didapatkan atas dukungan implementasi Inpres No 02/2021 dan Permendagri 84/2022. Untuk Kota Surakarta sendiri, sebanyak 47% coverage atau 113 ribu pekerja telah terlindungi, di antaranya juga terdapat 5 ribu tenaga kerja non-ASN.

“Seperti kampanye kami Kerja Keras Bebas Cemas, kami ingin, negara ingin semua pekerjanya dapat bekerja dengan keras dan maksimal, untuk risiko- risiko yang mungkin timbul, tidak perlu cemas dan khawatir, alihkan saja kepada BPJS Ketenagakerjaan, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadikan pekerja Indonesia hidup sejahtera,” imbuh Anggoro.

Dalam kesempatan itu, Gibran Rakabuming Raka atau biasa disapa Mas Wali, dalam keterangannya kepada pers mengapresiasi apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya perlindungan kepada pekerja yang ada di wilayah kerjanya.

“Sama seperti Pak Direktur, kami terima kasih sekali atas supportnya untuk teman- teman yang disektor informal dan kaum difabel,” kata Gibran.

Terkait mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas ke dalam BUMD yang ada di Surakarta, dirinya berkomitmen akan mendorong dan memaksimalkan ketersediaan tempat yang ada.

Sementara, Kepala Kantor Cabang Surakarta, Tonny WK menyampaikan wajah baru kantor layanan akan menjadi semangat baru dalam melayani peserta.

"Program ini kami laksanakan sesuai arahan Presiden untuk mengakomodir perintah Presiden bahwa instansi pemerintah dan perusahaan wajib mengakomodir fasilitas difabel. Kami rehab ruangan pelayanan ramah difabel, termasuk toilet khusus kami siapkan," pungkasnya.

Editor : Joko Piroso

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network