"Perlu kami tekankan dalam perkara dugaan tindak pidana ini dilakukan oleh perusahaan. Artinya tindakan direktur dan atau karyawan tersebut dilakukan untuk Perseroan,” tegas lanang.
Ia menambahkan, bahwa Direktur PT Afi Farma, berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) sebagai penanggungjawab puncak dalam proses pembuatan obat, sedang peredaran obat yang diproduksi adalah mewakili korporasi, bukan atas tindakan secara pribadi.
“Namun dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan JPU kepada para terdakwa secara pribadi sebagai pihak yang bertanggungjawab, bukan kepada direktur PT Afi Farma selaku korporasi,” ujarnya.
Menurutnya, penempatan para terdakwa sebagai karyawan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi korporasi, kemudian ada keuntungan untuk korporasi, maka hal itu dianggap sebagai tindak pidana korporasi.
“Jadi penempatan Terdakwa 1, 2, 3, dan 4 sebagai perorangan yang bertanggung jawab secara pribadi tidak dapat dibenarkan, karena PT Afi Farma adalah perusahaan yang sudah memiliki legalitas dan CPOB dalam melakukan kegiatannya" kata Lanang.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
