Menurutnya, dengan keterlibatan PKK di kancah politik praktis, maka patut diduga telah terjadi pembiaran oleh oknum pimpinan maupun pejabat pemerintah di Kabupaten Sukoharjo.
"PKK itu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah ini isinya adalah majemuk (tidak terdiri satu kelompok atau golongan). Oleh karenanya kami sangat menyesalkan sikap-sikap daripada ibu-ibu PKK yang membuat video dukungan itu," tegasnya.
Sriyanto selaku kader PDIP yang pernah menjadi anggota DPRD Sukoharjo selama empat periode itu, mengaku tersinggung atas pembiaran aktivitas PKK yang telah jauh melenceng dari tujuan dalam pembentukannya.
"PDIP itu punya tiga balon bupati, tapi kenapa hanya satu orang saja yang dipromosikan. Mestinya kalau mau fair, semua calon diperkenalkan. Kita harus menghargai kemajemukan masyarakat," ujarnya.
Tidak hanya menyoroti sepak terjang PKK yang terlibat dalam politik praktis, Sriyanto juga menyesalkan adanya mobilisasi pengurus RT dan RW melalui Kepala Desa (Kades) untuk mendukung salah satu balon.
"Menurut saya, ini merupakan langkah yang menyakitkan rakyat. Karena dalam satu desa itu tidak mungkin hanya akan mendukung satu calon saja. Mestinya kita berdemokrasi secara sehat, tidak boleh ada dikotomi yang tidak sehat," sambungnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
