Hanya saja, saat ini yang terjadi justru banyak parpol yang memiliki kursi legislatif tidak mempunyai cukup nyali untuk bertarung mencalonkan kader terbaiknya maju ikut kontestasi Pilkada.
"Ya, mungkin saja pertimbangannya lebih kepada ketidakmampuan dalam menyiapkan logistik. Sudah bukan rahasia umum, untuk ikut Pilkada biayanya sangat besar," sebutnya.
Disisi lain, Badrus juga mengungkap kekhawatirannya bahwa Pilkada kali ini sangat terbuka potensi adanya calon kepala daerah yang memakai taktik 'membeli' dukungan partai. Dengan taktik seperti itu, berharap menang mudah melawan kotak kosong.
Dalam hal ini, masyarakat pemilik suara diharapkan cerdas menentukan pilihannya saat hari 'H' pencoblosan nanti.
Sebagai advokat senior yang pada Pileg 2024 lalu menjadi kuasa hukum salah satu caleg DPR RI menggugat KPU atas kecurangan rekapitulasi perolehan suara, Badrus berharap Pilkada 2024 dapat berjalan adil dan jujur.
"Perangkat hukum harus berkerja secara maksimal. Bawaslu dan jajarannya juga harus berani mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melakukan kecurangan," tegasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
