Sutrisno, salah satu pengamat sosial mengaku sangat menyayangkan sikap dari Dinas Komunikasi dan informasi yang tetap menjalankan kegiatan wisata meski sudah muncul surat edaran terkait instruksi efisiensi anggaran. Ia meminta tanggung jawab Bupati untuk segera menangani permasalahan ini.
“ ini salah satu bentuk pengabaian instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran oleh Diskominfo Grobogan, maka Bupati harus bertanggung jawab dan dinas harus diberikan teguran atau sanksi karena telah menabrak aturan,” tegas Sutrisno.
Sementara itu Taslim, salah satu wartawan senior dari Kedaulatan Rakyat juga ikut menanggapi tentang tetap bersikukuhnya Diskominfo Grobogan dalam melaksanakan kegiatan wisata. Taslim mengaku mendapatkan undangan mendadak via whatsapp beberapa jam sebelum perjalanan menuju Jakarta dilaksanakan.
Namun ia menolak dan tetap tidak mau mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan ia sempat merasa curiga dengan adanya undangan mendadak tersebut, dimana mulai dari awal rencana kegiatan hingga pelaksanaan tidak pernah dilibatkan oleh Diskominfo.
“ Aneh kan tidak pernah dilibatkan dalam rencana awal hingga akhir dan tiba-tiba malamnya dapat undangan mendadak beberapa jam sebelum keberangkatan. Dan saya malah curiga jangan-jangan undangan via whatsapp tersebut untuk antisipasi sebagai bahan laporan ke Bupati bahwa semua wartawan sudah diundang,”ucap Taslim Wartawan senior Kedaulatan Rakyat.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
