Jelas-jelas, sumber daya sudah tersedia. Jika pemerintah serius dalam pengelolaan dan perencanaannya, kegiatan-kegiatan itu bisa dibagi secara merata ke berbagai titik. Dengan begitu, potensi daerah dapat dimaksimalkan, sekaligus menjadi penggerak nyata bagi roda ekonomi lokal yang selama ini kurang tersentuh.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan di daerah sendiri akan menghemat penggunaan APBD, efesiensi anggaran jelas.
Belum lagi jika melihat dampaknya secara ekonomi. Ketika kegiatan digelar di luar daerah, yang justru menikmati keuntungan adalah hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan pelaku usaha lokal di daerah tujuan, bukan Sragen.
Padahal, potensi perputaran uang dari satu kali kegiatan bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Sayangnya, aliran uang itu lebih sering mengalir ke luar daripada menggerakkan ekonomi daerah sendiri.
Banyak kegiatan juga dilaksanakan oleh pihak ketiga atau rekanan yang menentukan lokasi tanpa mempertimbangkan aspek pemerataan ekonomi daerah. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa pemanfaatan potensi lokal belum menjadi prioritas.
Kritik dari masyarakat pun terus bermunculan. Mereka menilai praktik ini berkontribusi terhadap lemahnya geliat ekonomi lokal dan stagnannya peran UMKM Sragen. Pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari momen-momen keramaian kegiatan pemerintah pun hanya bisa gigit jari.
"Seharusnya di daerah sendiri di ramaikan, supaya menjadi pusat kegiatan yang menguntungkan bagi warga Sragen sendiri. Tidak malah di gelar di daerah lain, yang justru menguntungkan daerah tersebut. Kalau toh memang harus ada narasumber yang dibutuhkan untuk mengisi acara, kan bisa di undang untuk datang," ujar Bakri, salah satu pelaku UMKM di Sragen. Kamis (24/7/2025) siang.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
