SOLO, iNewsSragen.id - Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat suara terkait polemik keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan bandara tersebut, sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di publik.
Klarifikasi ini disampaikan Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (28/11/2025). Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengomentari keberadaan bandara IMIP yang disebut beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara, sehingga menyulut perdebatan publik.
“Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali,” tegas Jokowi. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya bandara di Morowali yang pernah diresmikan olehnya adalah Bandara Maleo, yang dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.
“Kalau yang IMIP, saya kira itu miliknya swasta,” lanjutnya.
Pernyataan mantan kepala negara itu sekaligus membantah anggapan bahwa bandara IMIP berdiri dengan legitimasi pemerintah pusat. Jokowi menambahkan bahwa isu-isu yang dinilai tidak baik sering kali dikaitkan dengan dirinya, termasuk dalam polemik ini.
Belakangan, keberadaan Bandara IMIP menjadi sorotan karena dianggap beroperasi di luar standar umum bandara komersial yang biasanya melibatkan otoritas negara seperti Kemenhub, AirNav, dan aparat keamanan. Sejumlah kalangan mempertanyakan badan hukum pengelola bandara serta mekanisme perizinannya.
Sementara itu, Bandara Maleo yang dibangun pemerintah memiliki peran strategis sebagai infrastruktur publik untuk menunjang mobilitas masyarakat Morowali dan kawasan sekitar. Jokowi menegaskan perbedaan mendasar antara proyek pemerintah dengan fasilitas transportasi yang dikelola kawasan industri swasta.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam polemik sekaligus memperjelas bahwa pemerintah tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pembangunan maupun peresmian bandara IMIP. Namun, debat publik masih berlanjut karena beberapa pihak menilai perlu ada audit dan transparansi mengenai perizinan, keamanan penerbangan, serta status operasional bandara swasta di kawasan industri tersebut.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
