SRAGEN, iNewsSragen.id - Pemerintah Kabupaten Sragen resmi mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp259 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Pengurangan anggaran tersebut menjadi pukulan bagi berbagai sektor, terutama belanja barang dan jasa, yang berimbas langsung pada alokasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk kepastian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Hargiyanto, mengatakan bahwa pemangkasan ini merupakan konsekuensi turunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Sragen harus menerapkan kebijakan efisiensi di seluruh lini. “Ada pengurangan Rp259 miliar. Maka kami melakukan efisiensi pada kegiatan barang dan jasa,” ujar Hargiyanto saat menghadiri peringatan HUT ke-54 Korpri Sragen, Senin (1/12).
Meski demikian, ia memastikan bahwa anggaran yang bersifat wajib dan mengikat tidak akan tersentuh pemotongan. Ini termasuk alokasi gaji ASN serta anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan operasional dasar seperti listrik. “Yang wajib dan mengikat tidak dikurangi. Seperti gaji, sudah kita anggarkan. Total ASN Sragen berjumlah 9.636 orang, terdiri dari 6.302 PNS dan 3.334 PPPK,” jelasnya.
Dalam kebijakan penggajian, Pemkab Sragen tengah mengejar target aturan pusat yang mewajibkan porsi belanja gaji turun menjadi 30 persen dari APBD pada 2027. Saat ini angkanya masih berada di 38 persen, dengan estimasi nilai belanja gaji mencapai sekitar Rp1 triliun.
Namun, isu yang paling menyita perhatian adalah nasib TPP ASN. Sekda mengaku belum dapat memastikan nilai maupun jadwal pencairannya. TPP harus dievaluasi berdasarkan kinerja dan memerlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, TPP juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian kenaikan pangkat ASN.
Peringatan HUT ke-54 Korpri di Sragen sendiri diisi dengan agenda sosial, seperti pemberian santunan kepada 10 ASN yang sakit dan anjangsana kepada para senior Korpri.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Sragen, Suparno, membenarkan bahwa defisit anggaran memang berasal dari berkurangnya dana pusat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pengguna anggaran bersikap bijak. “Kami mengajak seluruh elemen pengguna anggaran dan masyarakat kencangkan ikat pinggang. Kita harus konsentrasi pada ketahanan pangan,” ujarnya.
Meski tengah berhemat, Suparno menegaskan bahwa kebutuhan dasar seperti infrastruktur, bangunan publik, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
