Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sragen, Fathurrahman, menilai pelaksanaan pemilihan anggota BPD perlu mendapat perhatian bersama agar berjalan sesuai prinsip demokrasi dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, dinamika politik di tingkat desa saat ini semakin kompleks. Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas proses pemilihan agar tidak diwarnai praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan.
"Politik uang tidak boleh menjadi bagian dari proses demokrasi, termasuk di tingkat desa. Masyarakat perlu terus diberikan edukasi agar memilih berdasarkan kapasitas calon, bukan karena imbalan tertentu," ujarnya.
Fathurrahman juga menilai pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan anggota BPD perlu diperkuat. Menurutnya, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme yang berlaku agar proses pemilihan berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, Komisi I DPRD Sragen mendorong penyempurnaan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur lebih rinci mekanisme pemilihan, pengawasan, serta pembinaan anggota BPD.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
