Pemkab Sragen Mutasi 57 Jabatan, 36 Pejabat Pengawas dan 21 Pejabat Administrator

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, memastikan bahwa mutasi tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 2015, mutasi pejabat tidak diperkenankan dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga

Kabupaten Sukoharjo Siap Gelar Pilkada 2024, KPU dan Bawaslu Sepakati Dana Hibah Rp39 Miliar

Penetapan pasangan calon untuk Pemilihan Kepala Daerah dijadwalkan pada 22 September 2024, dan Pemkab Sragen telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan mutasi.

Bupati Yuni menegaskan bahwa mutasi ini sudah terlegitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik untuk tetap loyal dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku.

Editor : Joko Piroso