Kades Geneng Sragen Dikabarkan Harus Kembalikan Uang Pungutan PTSL Rp300 Juta dalam Waktu 60 Hari

SRAGEN, iNewsSragen.id - Kepala Desa (Kades) Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Suhirman dikabarkan harus mengembalikan uang hasil pungutan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 sebesar Rp300 juta. Selasa (10/12/2024).

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen Badrus Samsu Darusi mengatakan, permasalahan PTSL yang terjadi di Desa Geneng akan direkomendasikan untuk dimusyawarahkan dan difasilitasi oleh Camat setempat.

Baca Juga

Kades Watugede Boyolali Digerebek Warga Gegara Malam-malam Keluyuran ke Rumah Janda

"Atas permasalahan tersebut kami rekomendasikan untuk di musyawarahkan dengan fasilitasi Camat," ungkapnya kepada iNews. Senin (9/12/2024).

Saat disinggung mengenai berapa jumlah besaran nilai yang harus dikembalikan oleh Kades yang merujuk berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta konsekuensinya, Badrus menyebut bahwa hal itu tergantung dari hasil musyawarah desa (Musdes) sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Tergantung hasil musyawarah desa, sebagai pertanggungjawaban," katanya.

Dari informasi yang diterima iNews, Kades Geneng diduga telah diberikan tenggang waktu selama 60 hari atau terhitung sejak mulai dari tanggal 3 Oktober hingga 3 Desember 2024 untuk batas pengembalian uang tersebut. Perihal ini disampaikan oleh salah satu pelapor Suladi, yang sebelumnya mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Kepolisian saat menanyakan hasil perkembangan penyelidikan.

"Ya, pada tanggal 3 November 2024 saya sudah komunikasi dengan aparat kepolisian Resor Sragen selaku yang menangani. Disitu dikatakan Kades Geneng diberi waktu 60 hari terhitung sejak turunnya LHP untuk mengembalikan uang 300 juta rupiah," kata Suladi. Selasa (10/12/202).

Diketahui sebelumnya, adapun program PTSL Tahun 2018 di Desa Geneng, sebanyak 800 warga yang menjadi pemohon. Sedangkan pemohon harus membayar biaya pengurusan sebesar Rp800 ribu untuk tiap bidangnya, sehingga total keseluruhan uang yang terhimpun di kepanitiaan adalah kisaran Rp640 juta.

Baca Juga

Diminta Densus 88, Kades Waru Saksikan Penggeledahan Kontrakan Terduga Jaringan Teroris

Pelaksanaan program itu nampaknya menjadi polemik karena mendapat protes dari sebagian besar warga. Pungutan biaya yang dianggap menyimpang jauh dari aturan SKB 3 Menteri dan Perbup Sragen itu lantas dilaporkan warga ke pihak yang berwajib sebagai tindakan pungutan liar (pungli).

Aduan laporan mengenai adanya dugaan pungli itu telah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dan mengenai penanganan perkara telah dilimpahkan ke Polres Sragen.

Editor : Joko Piroso