Geger Mega Korupsi Pertamax Oplosan di Pertamina, LAPAAN RI Desak Pelaku Dihukum Berat

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Terbongkarnya kasus dugaan mega korupsi PT Pertamina Patra Niaga terkait bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) yang dioplos dengan Pertalite (RON 90), membuat gempar masyarakat tanah air.

Usai skandal yang melibatkan sejumlah petinggi di jajaran Pertamina tersebut dibongkar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Senin (24/2/2025), ungkapan kekecewaan dan amarah masyarakat tak terbendung, baik melalui media sosial maupun obrolan langsung.

Tak terkecuali Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI Jateng, BRM Kusumo Putro, ikut terusik atas dugaan tindak pidana korupsi yang dinilainya sangat luar biasa itu.

"Sebagai pengguna BBM jenis Pertamax, saya sangat dirugikan atas dugaan korupsi yang terjadi di Pertamina. Perbuatan pengoplosan BBM ini membuktikan lemahnya pengawasan di internal sehingga tidak heran jika tersangkanya yang terbaru ada 9 orang, bahkan mungkin bisa lebih," kata Kusumo saat ditemui di Sukoharjo, Jum'at (28/2/2025).

Menurutnya, BBM jenis Pertamax oplosan yang selama ini dijual telah merugikan jutaan konsumen di Indonesia, khususnya pembeli Pertamax di SPBU-SPBU.

"Oleh karena itu, saya mendesak kepada pemerintah untuk melakukan revisi terkait hukuman bagi koruptor. Jangan seperti kasus korupsi di PT Timah yang semula dijatuhi vonis 6 tahun. Pengadilan harus tegas menjatuhkan hukuman berat, kalau tidak hukuman mati, ya minimal seumur hidup," sebutnya.

Selain itu, ia juga berharap agar para pelaku korupsi yang sudah dijatuhi vonis pidana, dimiskinkan melalui penyitaan asetnya jika terbukti diperoleh dari hasil korupsi.

"Ini tugas DPR RI bersama pemerintah untuk merevisi Undang-undangnya, atau merubah pasal-pasal hukuman bagi pelaku korupsi. Karena yang sekarang ini terlalu ringan. Mestinya, penjara selama 50 tahun atau hukuman mati bagi terpidana korupsi agar nantinya ada efek takut bagi yang lain," tegasnya.

Seperti diketahui, Kejagung telah menetapkan 9  tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina dengan kerugian negara setidaknya mencapai sekira Rp193,7 triliun. Dua tersangka baru ditetapkan pada, Rabu (26/2/2025), menyusul 7 tersangka lain.

Dikutip dari berbagai sumber, Dugaan korupsi itu terjadi pada lima komponen yang menyebabkan kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekira Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekira Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekira Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekira Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekira Rp21 triliun

Adapun dugaan korupsi yang dilakukan di antaranya menyatakan kilang milik Pertamina tak bisa mengolah minyak mentah dalam negeri sehingga harus impor dengan harga dilambungkan. Selain itu, juga mengimpor BBM RON 90 dengan harga RON 92 dan menjadikannya RON 92 dengan dioplos. Perbuatan itu berlangsung dalam kurun 2018-2023.

Editor : Joko Piroso