DPRD Bisa Menjabat 7,5 Tahun? Putusan MK Buka Polemik di Senayan

SOLO,iNewsSragen.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pelaksanaan pemilu daerah dan nasional memunculkan polemik baru di Senayan. Salah satunya terkait potensi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang dinilai menjadi konsekuensi logis dari jeda penyelenggaraan pemilu jika putusan tersebut dijalankan.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha menegaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan. Namun, implementasinya tak bisa serta-merta tanpa revisi undang-undang kepemiluan terlebih dulu.

Baca Juga

Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis, Pemda Tunggu Aturan Teknis dari Pemerintah Pusat

“Kalau putusan MK dilaksanakan, ada konsekuensi berupa potensi perpanjangan jabatan atau periodesasi anggota DPRD. Kalau eksekutif masih bisa ditunjuk penjabat (Pj), DPRD tidak ada mekanisme itu,” ujar Toha, mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode (2000 – 2005 dan 2005-2010), disela sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di Hotel Mahalaya, Banjarsari, Solo,  Sabtu (23/8/2025).

Menurut Toha, dinamika tersebut kini menjadi perdebatan hangat di fraksi-fraksi DPR RI. Sebagian pihak menilai perpanjangan jabatan DPRD merupakan keniscayaan karena tanpa revisi konstitusi akan terjadi kekosongan kelembagaan. Namun, kelompok lain menolak dengan alasan perpanjangan periode rawan disalahartikan sebagai 'penambahan kekuasaan' di luar mandat rakyat.

“Kalau merujuk putusan MK, akan ada jeda dua sampai dua setengah tahun. Sementara UUD jelas mengatur pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Artinya kalau perpanjangan diberlakukan, UUD harus diubah lewat MPR,” jelasnya.

Baca Juga

Polemik Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Begini Tanggapan Anggota Komisi II Asal Sukoharjo

Toha menambahkan, skema perubahan itu bisa berupa adendum yang memberi ruang bagi DPRD memperpanjang masa jabatan hingga 7,5 tahun. Kendati demikian, ia mengakui perubahan konstitusi adalah hal yang sangat jarang terjadi, sehingga konsensus politik antarfraksi akan menjadi penentu.

“Apakah nanti MPR mengubah konstitusi atau fraksi-fraksi DPR RI dan pemerintah membuat kesepakatan politik, itu masih terbuka. Tapi yang jelas, tanpa revisi, putusan MK sulit dijalankan,” tandasnya.

Polemik perpanjangan masa jabatan ini diprediksi akan menjadi isu krusial dalam pembahasan di DPR RI. Di satu sisi, ada kepentingan menjaga kepastian hukum dan kesinambungan lembaga legislatif. Di sisi lain, publik berpotensi menolak wacana yang dianggap memperpanjang masa kekuasaan wakil rakyat tanpa legitimasi langsung dari pemilu.

Editor : Joko Piroso