DPRD Sragen: Program MBG Harus Tepat Sasaran ke Wilayah Rawan Pangan

SRAGEN, iNewsSragen.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah resmi berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ribuan siswa dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA mulai menerima jatah makanan yang dijadwalkan setiap hari.

Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari sorotan DPRD Sragen. Komisi IV dan VI DPRD memanggil sejumlah kepala sekolah untuk dimintai keterangan terkait distribusi, kualitas, serta pengawasan program.

Baca Juga

Makan Bergizi Gratis di SDN 2 Krikilan Sragen Diduga Basi, Komisi IV DPRD Lakukan Klarifikasi

Anggota DPRD Sragen, Alex Fitroh Hadi Purnomo, menekankan perlunya pengawasan ketat agar program ini berjalan sesuai tujuan. Ia menyoroti kasus di Kecamatan Gemolong yang sempat menimbulkan persoalan sterilisasi makanan hingga ada siswa yang trauma.

“Setiap sekolah wajib melaporkan menu dan distribusi setiap hari. Jangan sampai ada pihak lain yang memanfaatkan. Misalnya Senin sayur bayam dan tahu bacem, Selasa ikan lele, dan seterusnya. Harus ada jadwal jelas. Apalagi untuk anak TK, makanan harus benar-benar bergizi dan sesuai kebutuhan,” ujar Alex.

Alex juga menegaskan, bila ada kasus keracunan, sekolah sebaiknya menghentikan sementara program makan gratis hingga kondisi benar-benar aman. “Kalau anak-anak sudah trauma, jangan dipaksakan. Lebih baik dihentikan dulu lima hari supaya pulih,” tambahnya.

Baca Juga

Puluhan Siswa dan Guru di Gemolong Sragen Keracunan Diduga Akibat Program Makan Bergizi Gratis

Sementara itu, anggota DPRD Sragen lainnya, Pujono Elli Bayu Efendi, mengungkapkan banyak siswa yang mengeluh makanan MBG kurang enak. Meski demikian, ia menilai persoalan rasa bersifat relatif.

“Banyak anak bilang tidak enak, tapi itu variatif. Mungkin karena sering makan, jadi terasa biasa. Ada juga yang jarang makan, lalu merasa enak. Ini soal formula yang belum ketemu. Tapi tetap, sekolah harus menyampaikan keluhan itu ke penyedia makanan agar ada perbaikan,” tegas Pujono.

Pujono menambahkan, program MBG seharusnya diprioritaskan untuk wilayah-wilayah rawan pangan. Menurutnya, ada beberapa kecamatan di Dapil 3 dan 4 yang hingga kini belum tersentuh program secara maksimal.

Baca Juga

Makan Bergizi Gratis di Blora: Siswa Minta Menu Ayam Geprek

“Kalau di Sragen, sebaiknya yang disasar lebih dulu adalah daerah-daerah dengan tingkat kesulitan ekonomi tinggi seperti Sukodono, Mondokan, Jenar, Tanon, Sumberlawang. Jadi manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Komisi IV DPRD juga menyoroti pentingnya peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam mengawasi kualitas makanan MBG. Menurut Pujono, hanya dinas kesehatan yang memiliki otoritas dan keahlian menilai apakah makanan layak dikonsumsi atau tidak.

“Kami rekomendasikan agar Dinas Kesehatan terjun langsung memantau kualitas gizi, kebersihan, hingga kelayakan makanan yang disajikan. Jangan sampai program ini justru menimbulkan masalah kesehatan,” katanya.

Baca Juga

Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sragen, Ratusan Siswa Antusias

Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang menyasar siswa sekolah dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi, mencegah stunting, sekaligus membantu meringankan beban orang tua. Di Sragen, program ini masih dalam tahap awal sehingga evaluasi menyeluruh diharapkan bisa menyempurnakan pelaksanaannya.

Meski menu sudah dijadwalkan, variasi rasa, keamanan, serta distribusi tepat waktu masih menjadi pekerjaan rumah. DPRD Sragen menegaskan bahwa program ini harus benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya sekadar formalitas pemenuhan kewajiban.

Dengan berbagai catatan itu, masyarakat Sragen berharap pemerintah daerah bisa lebih serius melakukan pengawasan, agar program makan bergizi gratis benar-benar memberi manfaat bagi siswa, bukan sekadar simbol kebijakan populis.

Editor : Joko Piroso