Kejagung Panggil PT CMNP Terkait Dugaan Korupsi Perpanjangan Konsesi Tol Jakarta

JAKARTA, iNewsSragen.id – Surat panggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan konsesi pengelolaan salah satu ruas tol strategis di Jakarta beredar luas pada Selasa (9/9/2025). Surat tersebut disebut ditujukan kepada pihak PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan pengelola beberapa ruas tol utama di Ibu Kota.

Berdasarkan salinan surat yang beredar, dokumen itu bersifat rahasia. Surat panggilan tertanggal 29 Agustus 2025 itu memanggil pihak terkait untuk hadir di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/9/2025) pukul 09.00 WIB.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak yang dipanggil diminta membawa dokumen-dokumen penting terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit (lingkar dalam kota).

“Untuk diminta keterangan dengan membawa dokumen-dokumen sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada perpanjangan konsesi pengelolaan Jalan Tol Ruas Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit (ruas lingkar dalam kota) yang diduga dilakukan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (PT CMNP),” demikian bunyi surat panggilan tersebut.

Sebelumnya, pengamat transportasi sekaligus Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mendesak Kejagung segera menuntaskan dugaan penyimpangan dalam perpanjangan konsesi tol tersebut. Menurutnya, masa konsesi yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2025 diperpanjang secara janggal hingga 31 Maret 2060, atau selama 35 tahun ke depan, tanpa proses evaluasi maupun lelang terbuka.

Keputusan ini dituangkan dalam Akta Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., No. 06 tanggal 23 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Menteri PUPR bersama PT CMNP.

Iskandar menilai langkah tersebut bertentangan dengan regulasi. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) PP No. 23/2024, evaluasi seharusnya dilakukan paling cepat satu tahun sebelum konsesi berakhir, yakni pada Maret 2024, bukan empat tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Pasal 78 ayat (2) mewajibkan jalan tol dikembalikan kepada negara setelah konsesi selesai, bukan otomatis diteruskan oleh pengelola lama.

“Dengan demikian, perpanjangan ini bukan hanya cacat hukum, tetapi juga berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah,” tegas Iskandar pada Minggu (8/6/2025).

Iskandar juga membeberkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang secara konsisten selama dua dekade terakhir mencatat sejumlah pelanggaran serius oleh PT CMNP. Hal itu memperkuat dugaan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan dan konsesi perusahaan tersebut.

Kejagung sendiri sebelumnya memang disebut sedang melakukan pengawasan terhadap sejumlah proyek infrastruktur strategis yang dikelola swasta untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam perpanjangan kontrak.

Terkait beredarnya surat panggilan tersebut, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban tegas.

“Saya belum tahu pastinya apakah ini laporan sudah masuk ke Kejagung atau belum ya,” ujarnya singkat saat dihubungi melalui pesan singkat.

Hingga kini, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari Kejaksaan Agung terkait beredarnya surat panggilan tersebut. Kasus dugaan perpanjangan konsesi tol hingga tahun 2060 ini diperkirakan akan menjadi sorotan besar, mengingat nilai ekonomi yang sangat besar serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

Editor : Joko Piroso