Kasus Pemalsuan Dokumen Kuliah, UNSA Diminta Tegas Sanksi Advokat Terpidana 18 Bulan

Sementara itu, Rektor UNSA Dr Rio Arya Surendra membantah anggapan lamban. Ia menyatakan UNSA tetap berjalan sesuai mekanisme tata kelola akademik dan tidak bisa mengambil keputusan sepihak.

“Kami sudah menempuh langkah prosedural. Saat ini masih menunggu rekomendasi resmi dari Senat UNSA,” ujar Arya saat dihubungi wartawan secara terpisah.

Ia menjelaskan, proses penjatuhan sanksi sempat tertunda karena Ketua Senat UNSA mengundurkan diri per 1 Desember 2025, sehingga kampus harus melalui tahapan pemilihan ulang. Setelah Ketua Senat baru terpilih pada 12 Desember 2025, Senat menggelar rapat pada 15 Desember 2025.

Hasilnya, Senat membentuk Tim Ad-hoc untuk mengkaji putusan PN Sukoharjo terhadap Zaenal Mustofa. Tim tersebut mulai bekerja sejak 22 Desember 2025 dan diberi waktu maksimal 40 hari untuk menyusun rekomendasi sanksi.

“Karena menyangkut ranah akademik, UNSA juga berkoordinasi aktif dengan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah dan melaporkan perkembangannya secara berkala,” pungkas Arya.

Kasus ini terus menjadi sorotan publik, mengingat Zaenal Mustofa dikenal sebagai advokat yang pernah terlibat dalam gugatan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di PN Surakarta, namun kini justru berstatus narapidana kasus pemalsuan dokumen akademik.

Editor : Joko Piroso