Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Rp1,3 Triliun, Kuasa Hukum Ajukan Keberatan

SEMARANG, iNewsSragen.id — Kuasa hukum dua petinggi PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Rendy Irawan, menyatakan keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman 16 tahun penjara serta pembayaran uang pengganti senilai Rp1,3 triliun terhadap kliennya.

Keberatan tersebut disampaikan usai sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kredit perbankan yang menjerat dua terdakwa, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, yang digelar pada Senin (20/4/2026).

Baca Juga

Prihatin Sritex Tutup, Bupati Sukoharjo Berkomitmen Fasilitasi Eks Pekerja

Menurut Rendy, tuntutan yang diajukan jaksa dinilai tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

“Tuntutan jaksa sangat tidak sesuai dan terkesan mengada-ada,” ujarnya kepada awak media.

Dalam persidangan tersebut, JPU Fajar Santoso menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga

Disperinaker Sukoharjo Pastikan Sritex Tutup Permanen, 8.475 Pekerja di PHK

“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di persidangan.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dibebani sanksi denda dan uang pengganti. Untuk Iwan Setiawan Lukminto, jaksa menuntut denda sebesar Rp1 miliar. Jika tidak dibayarkan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang atau diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 190 hari.

Lebih lanjut, kedua terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp677,43 miliar. Dengan demikian, total kewajiban penggantian kerugian negara mencapai sekitar Rp1,3 triliun.

Baca Juga

Kembali Hadir di Sritex, Wamenaker: Negara Dapat Memaksa Tidak Ada PHK Buruh

Angka tersebut merupakan hasil perhitungan kerugian negara dari tiga skema fasilitas kredit yang diperoleh dari sejumlah bank milik negara. Jaksa juga menegaskan, apabila para terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan dikenakan pidana tambahan berupa penjara hingga delapan tahun.

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkap adanya dugaan pengayaan tidak sah mencapai Rp1,35 triliun yang bersumber dari fasilitas kredit tersebut. Praktik ini dinilai berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara, terlebih kondisi perusahaan yang kini tengah berstatus pailit.

Perkara ini menjadi sorotan karena tidak hanya melibatkan dua terdakwa utama, melainkan juga menyeret sejumlah pihak lain. Secara keseluruhan, terdapat 12 terdakwa yang kini menjalani proses persidangan secara terpisah dalam tiga klaster perkara berbeda.

Baca Juga

Siap Berangkat Demo ke Jakarta, Buruh Sritex Pamit DPRD Sukoharjo

Sidang kasus ini akan dilanjutkan dalam waktu dekat dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa. Pledoi tersebut menjadi kesempatan bagi tim kuasa hukum untuk menyampaikan bantahan resmi atas tuntutan jaksa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Editor: Joko Piroso