Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Korupsi APBDes Rp480 Juta, Kades Tegalsari Weru Resmi Ditahan Kejari Sukoharjo
Advertisement . Scroll to see content

Plt Bupati Sukoharjo Temui Massa Mahasiswa di Simpang Lima Tampung 8 Tuntutan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 17:58 WIB
  • author Nanang SN
Plt Bupati Sukoharjo Temui Massa Mahasiswa di Simpang Lima Tampung 8 Tuntutan
Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo temui massa aksi demo dari aliansi mahasiswa Sukoharjo.Foto: iNews/ Nanang SN

SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di Simpang Lima Sukoharjo, Rabu (28/10/2026), untuk menampung delapan tuntutan.

Sapto hadir ditengah mahasiswa bersama Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto dan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena. Mereka berdialog dengan mahasiswa yang duduk lesehan di jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah, pendidikan, hingga penegakan hukum.

Koordinator aksi sekaligus Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sukoharjo, Ahmad Riyanto, menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Sukoharjo.

Mahasiswa mendesak pemerintah daerah mendorong pemerintah pusat menetapkan tragedi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional sekaligus menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Mereka juga meminta Pemkab dan DPRD menyurati pemerintah pusat agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Tuntutan lainnya menyangkut kenaikan insentif guru honorer, pengusutan tuntas kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan kerukunan antarumat beragama, serta penindakan kasus intoleransi di Sukoharjo.

Aliansi mahasiswa turut mendesak pengawasan ketat terhadap usaha ilegal, termasuk peredaran obat-obatan terlarang dan tempat hiburan malam yang melanggar aturan. Mereka juga mengapresiasi upaya kepolisian memberantas peredaran obat terlarang demi melindungi generasi muda.

Selain itu, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum dan penghapusan sistem desil dalam penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat. Menurut mereka, sistem tersebut berpotensi menimbulkan stigma terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa.

Editor: Joko Piroso

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut