Pemkab Sukoharjo Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM-KPAI soal Ponpes HQ

Sementara itu, Komnas HAM dan KPAI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap insiden penggeledahan yang berlangsung pada 27 Oktober 2026. Kedua lembaga tersebut juga menekankan pentingnya pemulihan hak-hak anak yang terdampak.

Baca Juga

Pasca-OTT KPK, Pemkab Sukoharjo Gelar Penyegaran Integritas ASN dan Kades

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM sekaligus Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan kunjungan ke Sukoharjo bertujuan mendalami peristiwa tersebut dari berbagai perspektif.

Menurutnya, persoalan itu tidak semata-mata berkaitan dengan proses penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan anak dan masa depan lembaga pendidikan keagamaan.

"Bukan hanya soal peristiwanya itu saja, tetapi juga bagaimana masa depan anak-anak kita. Perlindungan atas hak-hak anak ini menjadi penting bagi masa depan bangsa kita," ujar Pramono.

Komnas HAM saat ini masih menelaah berbagai temuan di lapangan, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan proses penegakan hukum. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk Mabes Polri dan kementerian terkait.

Di sisi lain, anggota KPAI Diyah Puspitarini menyoroti pelaksanaan penggeledahan pada pagi hari ketika anak-anak masih beristirahat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan trauma psikologis.

"Kejadiannya di pagi hari, dini hari, anak sedang istirahat. Posisi anak-anak sedang istirahat tidak siap, kemudian juga ada teriak-teriak yang tentu saja itu memengaruhi trauma anak," ungkap Diyah.

Editor: Joko Piroso