Menurut Anggoro, keinginan warga untuk memanfaatkan lahan itu semula pernah disampaikan dalam sebuah pertemuan mediasi di Kantor Desa Pabelan. Pada awalnya, warga meminta agar GS memberi kompensasi atas pengalihan fasum menjadi tempat penunjang bisnis pribadi tersebut.
"Tetapi beliau tidak setuju, bahkan dengan arogan mengatakan akan menguasai lahan fasum yang ada di sebelah rumahnya itu," ujarnya.
Menurut Anggoro, GS melakukan upaya penguasaan lahan bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dengan cara merubah data sertifikat dari sebidang tanah pekarangan untuk jalan menjadi bangunan irigasi sungai. Padahal di komplek perumahan itu sama sekali tidak ada aliran sungainya.
"Dengan munculnya perubahan sertifikat dari KPKNL sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan BBWSBS diduga atas kehendak GS itu, maka upaya GS untuk memanfaatkan lahan fasum menjadi lancar. Oleh BBWSBS, lahan fasum yang statusnya telah dirubah itu disewakan kepada GS," paparnya.
Anggoro menyebut, peralihan status lahan itu memungkinkan pihak BBWSBS mengijinkan GS memakai lahan untuk kepentingan pribadinya dengan status sewa. Namun uang sewa tidak diberikan warga.
"Surat sewanya ada, dan yang lebih aneh lagi adalah jumlah besaran uang sewa hanya Rp 1,117 juta per tahun. Masak, tanah seluas ini dengan lokasi dipinggir jalan besar sewanya cuma Rp 1 jutaan. Sekarang yang jadi masalah jika fasum bisa disewakan, maka jalan perumahaan ini juga bisa disewakan," imbuhnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
