Dijelaskan, bahwa operasi bersama pemberantasan rokok ilegal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
"Peredaran rokok ilegal itu dilarang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai," kata Sunarto.
Ditambahkan, setelah operasi di wilayah Mojolaban maka akan menyusul operasi serupa di daerah lainnya. Target selama bulan Maret adalah tiga kali operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal.
"Jadi dari Januari hingga awal pertengahan Maret ini, kami sudah melakukan 5 kali operasi. Untuk barang buktinya langsung disita Bea Cukai, selanjutnya akan dimusnahkan," pungkas Sunarto.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
