SRAGEN, iNewsSragen.id – Pemerintahan baru di bawah duet Sigit Pamungkas-Suroto baru saja melangkah, namun langkah awal itu langsung dibayangi awan gelap bernama skandal LPPM abal-abal.
Kasus yang mencuat pada 2023 ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa. Ia adalah noda sistemik yang mencoreng wajah birokrasi desa dan merobek kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di akar rumput.
Meski bukan produk dari rezim yang sekarang berkuasa, skandal ini mewariskan beban moral dan politik yang sangat besar. Nama besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dicatut, uang negara terlibat, proses seleksi perangkat desa dirusak oleh lembaga fiktif.
Kini, masyarakat Sragen menatap lurus ke arah Sigit-Suroto, menunggu apakah mereka punya keberanian dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.
Tak bisa dipungkiri, kasus LPPM palsu ini menjadi sejarah hitam yang belum pernah terjadi sebelumnya di Sragen. Publik menaruh perhatian penuh, tidak hanya karena skala kasusnya yang menjalar ke beberapa desa, tapi karena menyentuh inti dari pemerintahan yang bersih dan kredibel.
Mau tidak mau, Sigit-Suroto harus menyelesaikan kasus ini. Ini menyangkut reputasi Kabupaten Sragen. Bagaimana kepercayaan publik akan terbangun jika persoalan sebesar ini saja dibiarkan tanpa solusi?
Masyarakat Sragen sudah jenuh dengan saling lempar tanggung jawab. Mereka ingin sikap tegas, bukan basa-basi. Pemerintahan baru ditantang untuk tidak hanya mengurai benang kusut warisan lama, tapi juga membuktikan bahwa mereka berpihak pada kebenaran dan keadilan, apa pun risikonya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
