SRAGEN, iNewsSragen.id – Sejumlah pihak, termasuk panitia desa yang terlibat dalam proses seleksi perangkat desa di Sragen, mulai mengklaim diri sebagai korban dalam skandal kerja sama dengan LPPM abal-abal.
Klaim tersebut mencuat justru setelah masalah ini menjadi sorotan publik dan hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat Sragen diterbitkan.
Menanggapi hal itu, advokat sekaligus pengamat hukum publik, Nico Wauran, menilai narasi sebagai korban yang baru digaungkan belakangan ini justru menimbulkan tanda tanya besar.
Ia mempertanyakan alasan para pihak tersebut tidak segera melapor kepada aparat berwenang saat mulai menyadari ada dugaan ketidakwajaran dalam kerja sama tersebut.
“Kalau memang merasa jadi korban, kenapa tidak lapor dari awal? Kenapa justru diam sampai semuanya meledak? Setelah muncul LHP dan sorotan publik makin keras, barulah muncul pengakuan seolah-olah jadi korban. Ini namanya cuci tangan halus,” tegas Nico, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, mengaku sebagai korban tidak cukup hanya dengan pernyataan sepihak. Apalagi jika pengakuan itu justru datang setelah situasi tidak lagi bisa dikendalikan. Tanpa upaya konkret, seperti pelaporan ke Inspektorat, Kejaksaan, atau pihak kepolisian, maka klaim itu hanyalah upaya membela diri dari potensi tanggung jawab hukum dan sosial.
“Mengaku jadi korban tanpa pernah mengambil langkah hukum sama saja tidak jujur. Ini bukan waktunya main narasi aman. Yang terpenting sekarang adalah patuh terhadap LHP Inspektorat. Itu jalan keluar paling rasional dan konstitusional,” ujar Nico.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
