Ia pun menilai ada indikasi bahwa sejumlah pihak tengah berusaha menciptakan gambaran seolah tidak tahu-menahu atau sekadar terseret.
“Jangan ciptakan kesan seolah semua hanya salah lembaga abal-abal. Pemerintah desa dan panitia juga harus introspeksi. Jangan melempar tanggung jawab ke satu pihak dan menghilang dari masalah,” tambahnya.
Nico menegaskan, bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan lagi adu klaim siapa korban dan siapa pelaku, melainkan komitmen semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara profesional dan terbuka.
“Patuhi LHP Inspektorat. Itu bentuk penghormatan terhadap mekanisme pemerintahan dan cermin tanggung jawab terhada publik. Jika masih membandel, ya bersiap saja dengan konsekuensi yang lebih jauh,” pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
