Bupati menambahkan, kelompok marjinal seperti warga kurang mampu dan penyandang disabilitas memerlukan perhatian lebih. Sementara itu, guru dan veteran juga layak mendapat penghargaan atas jasa besar mereka.
Meski ada potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menilai manfaat kebijakan ini lebih besar bagi kesejahteraan warga. "Uang yang seharusnya mereka bayarkan untuk pajak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, atau kesehatan keluarga. Bagi kami, kesejahteraan warga adalah prioritas yang tidak bisa diukur hanya dengan angka penerimaan daerah," tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Sragen berharap para penerima manfaat dapat memanfaatkan dana yang terbebas dari kewajiban PBB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
