Konteks Historis: Dari Gubernur ke Presiden
Sebagai informasi, dokumen ijazah yang kini menjadi perhatian publik merupakan berkas resmi yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012–2014, sebelum akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.
Proses verifikasi ini disebut Bonatua bukan untuk menyerang personalitas siapa pun, tetapi untuk memastikan bahwa prosedur kelembagaan di tingkat penyelenggara negara tetap transparan dan tertib administrasi.
“Isu ini jangan dipelintir jadi politik. Ini soal dokumentasi publik dan integritas arsip negara,” ujar Roy Suryo di sela-sela kunjungannya ke Gedung KPU DKI Jakarta.
Perkembangan kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut akuntabilitas lembaga negara dalam mengelola arsip pencalonan pejabat publik. Dalam konteks keterbukaan informasi, upaya Bonatua dan Roy Suryo dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Beberapa pengamat menilai, transparansi seperti ini penting untuk memastikan tidak ada celah dalam sistem administrasi negara. “Selama ini publik lebih banyak disuguhi spekulasi. Sekarang saatnya kita bicara data, dokumen, dan prosedur hukum,” ujar salah satu analis kebijakan di Jakarta.
Langkah Bonatua juga menjadi ujian penting bagi lembaga-lembaga negara dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Dengan publik yang semakin kritis dan berani menuntut transparansi, kasus ini diyakini akan terus menjadi sorotan, terutama jelang tahun politik mendatang.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
