Dewi menjelaskan, insiden penolakan terjadi pada Kamis (30/4/2026) saat petugas BPN Sukoharjo hendak melakukan verifikasi titik patok yang telah dipasang bersama pihak perusahaan dan warga terkait.
"Sikap oknum warga dan Ketua RT ini justru merugikan warga lain yang berbatasan langsung. Dan sebenarnya, sosialisasi juga sudah dilaksanakan di Balai Desa. PT BHAS sebagai investor sudah mengikuti semua prosedur. Jadi yang dikerjakan tidak secara tiba-tiba," tegasnya.
Dalam kegiatan verifikasi itu hadir Perangkat Desa Pondok, manajemen PT BHAS, warga yang berbatasan langsung dengan lahan, serta petugas BPN. Namun proses verifikasi akhirnya ditunda setelah muncul dugaan intimidasi dari sejumlah oknum warga dan Ketua RT.
“Kenapa saya sebut oknum warga, karena warga yang memang berbatasan dengan lahan pabrik sebenarnya sudah tidak ada persoalan,” tegasnya.
Akibat tertundanya verifikasi patok lahan, seluruh tahapan pembangunan ikut terhambat. PT BHAS berharap rencana pembangunan yang sudah dijadwalkan dapat berjalan kondusif sehingga persoalan tidak semakin panjang.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
