Menurut Eko, berbagai kegiatan organisasi tetap dapat dilakukan meski belum memiliki sekretariat permanen. Pembahasan terkait keberlanjutan aktivitas GPS juga masih terus dilakukan oleh para pengurus.
Sementara itu, Dewan Penasehat GPS, Tatag Prabawanto, menanggapi situasi tersebut dengan nada bercanda. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari anggota, kendala utama yang dihadapi organisasi saat ini adalah persoalan biaya sewa sekretariat.
"'Ora kuat ngontrak jare' (katanya belum mampu membayar kontrakan)," ujarnya.
GPS sebelumnya dikenal aktif menggelar berbagai diskusi publik mengenai pembangunan Kabupaten Sragen. Saat peresmian sekretariatnya, organisasi tersebut juga memperkenalkan layanan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Meski demikian, dalam beberapa bulan terakhir intensitas kegiatan GPS memang tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Pengurus menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan pembubaran organisasi, melainkan hanya perpindahan sekretariat akibat berakhirnya masa sewa gedung.
Hingga kini, GPS masih berupaya mencari lokasi baru sebagai pusat kegiatan organisasi. Pengurus berharap sekretariat baru dapat segera digunakan sehingga aktivitas organisasi kembali berjalan lebih optimal.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
