SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di Simpang Lima Sukoharjo, Rabu (28/10/2026), untuk menampung delapan tuntutan.
Sapto hadir ditengah mahasiswa bersama Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto dan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena. Mereka berdialog dengan mahasiswa yang duduk lesehan di jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah, pendidikan, hingga penegakan hukum.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sukoharjo, Ahmad Riyanto, menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Sukoharjo.
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah mendorong pemerintah pusat menetapkan tragedi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional sekaligus menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Mereka juga meminta Pemkab dan DPRD menyurati pemerintah pusat agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
Tuntutan lainnya menyangkut kenaikan insentif guru honorer, pengusutan tuntas kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan kerukunan antarumat beragama, serta penindakan kasus intoleransi di Sukoharjo.
Aliansi mahasiswa turut mendesak pengawasan ketat terhadap usaha ilegal, termasuk peredaran obat-obatan terlarang dan tempat hiburan malam yang melanggar aturan. Mereka juga mengapresiasi upaya kepolisian memberantas peredaran obat terlarang demi melindungi generasi muda.
Selain itu, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum dan penghapusan sistem desil dalam penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat. Menurut mereka, sistem tersebut berpotensi menimbulkan stigma terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa.
Ahmad juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
"Kami ingin insentif bagi guru honorer dinaikkan kembali supaya guru-guru, terutama yang ada di wilayah Sukoharjo, sejahtera," ujar Ahmad di hadapan massa aksi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Eko Sapto mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan kritik secara tertib. Ia menegaskan, partisipasi mahasiswa dibutuhkan untuk mengawal kebijakan sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang belum tertangani.
"Kami sadar penuh bahwa saya sebagai eksekutif dan teman-teman dari legislatif tidak bisa sendiri untuk memastikan seluruh masyarakat kita di Kabupaten Sukoharjo bisa sejahtera. Perlu ada partisipasi dari anak-anak muda, terutama mahasiswa," kata Sapto.
Terkait kesejahteraan guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, Sapto menjelaskan Pemkab bersama DPRD tengah memproses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk menambah insentif bulanan PPPK paruh waktu hingga total Rp1,2 juta.
Ia menyebut guru yang telah tersertifikasi menerima tunjangan sertifikasi Rp2 juta dari pemerintah pusat, sedangkan guru yang belum tersertifikasi memperoleh insentif Rp500.000. Penambahan insentif yang tengah diproses diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Di bidang penegakan hukum, Sapto menyatakan Pemkab dan DPRD mendukung penuntasan kasus KKN. Proses hukum yang berjalan, menurut dia, harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Pemkab juga berkomitmen memperketat pengawasan perusahaan yang belum mengantongi izin, menangani persoalan limbah, serta mengevaluasi jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Upaya tersebut mencakup program santunan kematian dan perluasan fasilitas kesehatan gratis.
Sapto menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan dialog dengan mahasiswa untuk mendorong perbaikan kebijakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
