JAKARTA, iNewsSragen.id – Sekjen Golkar M. Sarmuji membantah isu keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sarmuji menilai kabar tersebut belum memiliki sumber yang jelas dan tidak terkonfirmasi. Karena itu, ia meminta publik tidak menanggapi spekulasi tersebut secara berlebihan sebelum ada informasi yang dapat diverifikasi.
"Sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan," ujar Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Ia kemudian mengingatkan adanya isu lain yang sebelumnya sempat menyeret nama Bahlil. Saat itu, beredar spekulasi mengenai dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang disebut-sebut melibatkan ketua umum salah satu partai politik besar.
Menurut Sarmuji, spekulasi tersebut berkembang dengan mengarah pada sejumlah ketua umum partai besar. Namun, belakangan dugaan yang beredar tidak terbukti mengarah kepada Bahlil.
"Padahal partai besar itu kan, kalau kita boleh ngomong ada tiga saja. PDI pemenang pemilu, Partai Golkar nomor dua, Partai Gerindra nomor tiga," kata Sarmuji.
Ia juga menyinggung bagaimana spekulasi saat itu sempat mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar. Namun, menurutnya, kabar tersebut tidak sesuai dengan fakta yang kemudian diketahui.
Sarmuji menyebut kasus dugaan penganiayaan yang menjadi bahan perbincangan tersebut pada akhirnya dikaitkan dengan pimpinan partai politik kecil yang tidak memiliki kursi di parlemen.
Ia menilai pola penyebaran spekulasi tersebut mirip dengan isu yang kini mengaitkan Bahlil dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Karena itu, Sarmuji meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai kabar yang belum jelas kebenarannya. Menurut dia, penyebutan nama partai besar tanpa disertai bukti dapat memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
"Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, 'Partai besar'. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu. Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Golkar terhadap isu yang menghubungkan nama Bahlil dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Sarmuji menekankan pentingnya mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan daripada mengikuti rumor yang belum teruji kebenarannya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
