SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Pemkab Sukoharjo siap menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan KPAI terkait insiden penggeledahan di Ponpes Putri HQ, Mojolaban.
Komitmen tersebut disampaikan Plt Bupati setelah menggelar pertemuan dengan tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di ruang rapat Wakil Bupati Sukoharjo, Kamis (5/11/2026) sore.
Sapto mengatakan, pemerintah daerah telah mengerahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing kepada para santriwati.
Pemkab juga menyiapkan pendampingan sosial bagi anak-anak terdampak insiden penggeledahan Ponpes Putri Hamalatul Qur'an (HQ) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban.
"Kami melalui OPD terkait langsung menerjunkan tim pendamping psikologis (trauma healing) serta menyiapkan pendampingan sosial bagi para santriwati," kata Sapto.
Selain pemulihan psikologis, Pemkab Sukoharjo memastikan keberlanjutan pendidikan formal para santri tetap menjadi perhatian. Pemerintah daerah siap memfasilitasi pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau program kejar paket, termasuk menyediakan tenaga pengajar apabila diperlukan.
"Prinsipnya, kami bersama OPD terkait langsung menindaklanjuti arahan pendampingan pemulihan psikologis anak maupun sosial masyarakat sekitar, serta memastikan hak-hak pendidikan anak tetap berjalan dengan baik," tegasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
