Mendesak, FBM Dorong Pemkab Sukoharjo Segera Terbitkan Perda Perlindungan Cagar Budaya

Dalam pembuatan Perda tentang cagar budaya, Kusumo berharap Pemkab Sukoharjo bisa belajar dari pemerintah daerah terdekat seperti Kota Solo dan Kabupaten Boyolali yang diketahui telah menerbitkan Perda tentang cagar budaya.

Dalam pandangan Kusumo, untuk pembuatan Perda sebenarnya cukup mudah mengingat Pemda Sukoharjo dapat melakukan kajian Perda cagar budaya milik kabupaten/kota lain yang lebih dulu ada.

"Bisa meminjam draft penyusunan Perda dari Solo atau Boyolali, tinggal nanti melalui kajian bisa disesuaikan menurut kondisi wilayahnya. Jadi tidak perlu malu meminjam draft dari daerah yang sudah memiliki Perda tentang cagar budaya," imbuhnya.

Seperti diketahui, dari dua kasus pidana perusakan ODCB yang terjadi di wilayah Sukoharjo, tepatnya di daerah Kecamatan Kartasura, baru satu perkara yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo yaitu, perusakan bekas beteng Keraton Kartasura.

Sedangkan untuk kasus satunya lagi, yakni perusakan pagar tembok Ndalem Singopuran, masih berproses ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Jawa Tengah.

Bahkan atas lamanya proses penanganan itu, Direktur B Jaksa Agung Muda Intelejen (JAM Intel) Ricardo Sitinjak menyempatkan turun meninjau ke lokasi dengan didampingi Wakil Bupati Sukoharjo, Agus Santosa pada, awal Maret 2023 lalu.

Dalam kunjungannya saat itu, Ricardo juga memberikan tiga masukan bagi Pemkab Sukoharjo sekaligus instansi terkait dan masyarakat secara umum tentang perlindungan cagar budaya.

Salah satu masukan yang disampaikan kepada Pemkab Sukoharjo adalah, agar segera membuat aturan atau Perda tentang pemeliharaan dan perawatan ODCB maupun lahan di sekitarnya.

Editor : Joko Piroso