Dapur Makan Bergizi Gratis Sragen Bermasalah, DPRD Desak Pengawasan Ketat

Menurutnya, Muspika juga meminta pengelola untuk membuat pernyataan resmi dan permohonan maaf agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menilai, secara konsep program MBG sangat bagus, tetapi implementasinya harus sesuai dengan aturan, SOP, dan standar gizi yang telah ditetapkan.
Selain Muspika, Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto turut memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Mereka meminta agar sekolah dan guru lebih aktif dalam melakukan kontrol kualitas makanan.
“Kalau porsi makanan yang datang dirasa jauh dari indeks atau tidak layak, sekolah bisa langsung melaporkan ke dapur agar segera dipenuhi sesuai ketentuan,” ujar perwakilan DPRD.
Program MBG yang dijalankan pemerintah sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda. Namun, kasus di Sragen menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dari segi transparansi, pengawasan, maupun manajemen distribusi.
Publik kini menunggu langkah nyata dari pengelola dapur MBG di Desa Karangpelem. Apakah perbaikan yang dijanjikan benar-benar dijalankan, ataukah polemik ini akan terus bergulir dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program nasional yang sedang digencarkan pemerintah.
Editor : Joko Piroso