KPH Yudanegara menegaskan transformasi digital di tingkat kalurahan tidak boleh membuat pemerintah kehilangan karakter dasarnya sebagai pelayan masyarakat.
Sebaliknya, teknologi harus memperkuat nilai-nilai kepamongprajaan yang selama ini menjadi bagian dari pemerintahan di Yogyakarta.
Karena itu, pengembangan smart village perlu berjalan seiring dengan pembentukan budaya pemerintahan yang profesional. Ia menyebut budaya pemerintahan SATRIYA BerAKHLAK sebagai salah satu pegangan pamong dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
“Semangat pelayanan tersebut perlu diterapkan dalam cara pemerintah bekerja, termasuk dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital menuju smart village,” tuturnya.
Ia mengapresiasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang mempertemukan akademisi, pemerintah, dan praktisi untuk membahas penguatan kepamongprajaan serta tata kelola pemerintahan desa.
KPH Yudanegara berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi kolaborasi dan praktik nyata.
“Semoga hasil workshop ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kapasitas pamong dan mendorong penerapan smart village yang semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
