Ahmad juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
"Kami ingin insentif bagi guru honorer dinaikkan kembali supaya guru-guru, terutama yang ada di wilayah Sukoharjo, sejahtera," ujar Ahmad di hadapan massa aksi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Eko Sapto mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan kritik secara tertib. Ia menegaskan, partisipasi mahasiswa dibutuhkan untuk mengawal kebijakan sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang belum tertangani.
"Kami sadar penuh bahwa saya sebagai eksekutif dan teman-teman dari legislatif tidak bisa sendiri untuk memastikan seluruh masyarakat kita di Kabupaten Sukoharjo bisa sejahtera. Perlu ada partisipasi dari anak-anak muda, terutama mahasiswa," kata Sapto.
Terkait kesejahteraan guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, Sapto menjelaskan Pemkab bersama DPRD tengah memproses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk menambah insentif bulanan PPPK paruh waktu hingga total Rp1,2 juta.
Ia menyebut guru yang telah tersertifikasi menerima tunjangan sertifikasi Rp2 juta dari pemerintah pusat, sedangkan guru yang belum tersertifikasi memperoleh insentif Rp500.000. Penambahan insentif yang tengah diproses diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
