Di Sukoharjo, Politik Uang dan Pelanggaran Netralitas ASN Masih Jadi Momok Pemilu 2024

Ia menyakini, jika masyarakat dapat memahami perbedaan antara pejabat yang memiliki beban politik karena melakukan praktek politik uang dengan yang tidak melakukan, maka politik uang yang selama ini masih kerap ditemukan bisa diberantas.

"Kalau (pemahaman) ini dikumandangkan terus, dan menjadi bagian dari cara rakyat memilih, maka praktek politik uang bisa diberantas. Seringkali ada yang mengatakan bahwa politik uang tidak bisa diberantas, baunya kemana-mana tapi tidak bisa diwujudkan," paparnya.

Ia mencontohkan, salah satu bukti bahwa praktek politik uang ternyata tidak berlaku adalah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Rembang. Masyarakat di desa itu, dinilai oleh Nur Hidayat telah memiliki kesadaran yang tinggi.

"Itu di desanya Gus Baha, nyatanya bisa tanpa praktek politik uang. Kebetulan saya ada riset disana. Yang kedua di Pemalang. Dari dua contoh itu membuktikan bahwa politik uang bisa ditolak," ujarnya.

Hanya saja, dari dua contoh itu, Nur Hidayat menekankan bahwa yang paling utama adalah kesadaran masyarakat untuk memutus siklus politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan apapun.

"Ini tujuannya supaya kepala desa atau siapapun yang terpilih tidak terbebani. Sehingga kebijakannya benar-benar murni untuk kepentingan masyarakat luas, tidak untuk membayar hutang karena beban politik uang," tegasnya.

Editor: Joko Piroso