Di Sukoharjo, Politik Uang dan Pelanggaran Netralitas ASN Masih Jadi Momok Pemilu 2024

Menyinggung tentang netralitas ASN yang masih diperdebatkan terkait boleh dan tidaknya menghadiri kampanye parpol, Nur Hidayat menyatakan, bahwa apapun dalihnya tetap tidak boleh.

"Kalau itu dilakukan pada jam kerja, itu jelas pelanggaran indisipliner ada Peraturan Pemerintah (PP) yang dilanggar. Sudah jelas dalam peraturan Menpan RB, ngeshare atau ngetwit (soal politik) saja tidak boleh. Apalagi ini pelanggarannya jelas (hadir dalam kampanye parpol)," tukasnya.

Ia pun mendorong masyarakat berani melaporkan ke Bawaslu jika menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN tersebut.

"Nanti jalurnya dari Bawaslu bekerjasama dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Banyak laporan dari seluruh Indonesi yang sudah ditindaklanjuti oleh KASN, dan banyak juga ASN yang dipecat," imbuhnya.

Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, mengatakan, belajar dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, pihaknya akan melakukan langkah pencegahan pelanggaran dengan melibatkan masyarakat dari berbagai elemen.

"Termasuk hari ini, kami mangajak kelompok masyarakat yang mungkin jarang tersentuh. Contohnya kami menggundang kelompok relawan tanggap bencana atau SAR. Mereka ini kan punya forum-forum warga tersebar merata di semua kecamatan yang ada di Sukoharjo," jelas Muladi.

Editor : Joko Piroso