SRAGEN, iNewsSragen.id - Adanya bantuan dari pemerintah pusat melalui dana aspirasi DPR RI di Sragen diduga dipotong dalam penyalurannya.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua LSM TOPAN RI Kabupaten Sragen, Agus Triyono atau biasa akrab disapa Agus LD. Selasa (9/1/2024).
Pihaknya menerangkan, beberapa bantuan yang disunat itu meliputi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), bantuan irigasi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), bantuan alat dan mesin pertanian (rice milling unit, combine pot, traktor, kebun bibit rakyat) dan bantuan peternakan unit pengelola pupuk organik (UPPO).
Dalam investigasinya, Agus LD mendapati pengakuan dari beberapa narasumber yang mengatakan pada bantuan BSPS penerima dimintai setoran kurang lebih Rp2 juta rupiah per rumah.
"Untuk bantuan bedah rumah program BSPS dimintai setoran kurang lebih 2 juta rupiah per rumah," ungkapnya.
"Dalam program BSPS, ditengarai ada pemanfaatan dana tukang untuk kepentingan lain yang diduga untuk disetor ke pihak pemberi aspirasi," jelas Agus LD.
Menurut Agus LD, bantuan BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tersebut masing-masing senilai Rp17,5 juta per unit rumah. Rinciannya, sebanyak Rp15 juta ditransfer ke toko bangunan yang sudah ditunjuk kelompok penerima dan diwujudkan dalam bentuk material sesuai kebutuhan penerima bantuan. Sementara sisanya Rp2,5 juta ditransfer ke rekening penerima bantuan untuk ongkos tukang.
“Dana ongkos tukang inilah yang diduga kemudian disunat oleh oknum pemberi aspirasi,” tegas Agus LD.
Praktik lain untuk menyunat anggaran juga dilakukan dalam penyediaan material yang berkerja sama dengan toko bangunan.
"Semisal pesanan dalam nota ditulis 50 sak semen, kenyataannya yang dikirim cuma 30 sak," jelasnya.
Editor : Sugiyanto
Artikel Terkait
