Harjanto menilai persoalan yang terjadi tidak lepas dari kondisi politik Sukoharjo yang dinilai kurang kompetitif selama bertahun-tahun. Ia menyoroti munculnya calon tunggal pada Pilkada 2024 sebagai indikator menyempitnya ruang demokrasi.
"Kita seperti dikangkangi oleh kekuatan segelintir kelompok atau faksi tertentu selama hampir 20 tahun. Ketika ruang kompetisi ditutup dan memunculkan calon tunggal, di situlah fungsi check and balance mati. Kondisi ini sangat tidak sehat bagi demokrasi dan kemajuan daerah," tegas Harjanto.
Ia juga mengkritik tingginya biaya politik dalam sistem yang dianggapnya monopolistik. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan setelah seseorang berhasil menduduki jabatan publik.
"Publik dan bahkan penegak hukum sebenarnya sudah bisa memprediksi bahwa model kepemimpinan dinasti seperti ini hanya tinggal menunggu waktu untuk tersandung masalah hukum," tegasnya.
Harjanto mengungkapkan dirinya pernah merasakan langsung dampak dari situasi politik tersebut. Sebagai pegiat seni budaya, ia mengaku mengalami perlakuan diskriminatif hingga masuk daftar hitam karena kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Di sisi lain, ia menilai lembaga legislatif belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap berbagai keluhan masyarakat.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
