SRAGEN, iNewsSragen.id – LSM Bersatu Sragen mendesak bupati segera menindaklanjuti rekomendasi Kejati Jateng terkait dugaan LPPM fiktif dalam pengisian perangkat desa.
Desakan itu mencuat karena dua desa, yakni Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, dan Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, disebut belum menjalankan rekomendasi tersebut. Sementara itu, rekomendasi Kejati telah diterbitkan sejak Maret 2025.
Ketua LSM Bersatu Sragen Budi Setyo bersama Sekretaris LSM GPMS Sumardi menyampaikan desakan tersebut setelah melakukan pertemuan dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta Pemkab Sragen segera memastikan pelaksanaan rekomendasi sesuai ketentuan.
“Rekomendasi itu sudah final, harus dilaksanakan. Ini harganya mati,” kata Budi Setyo, mengutip penegasan yang diterimanya saat berada di KPK.
Menurut Budi, pihaknya memperoleh informasi bahwa KPK akan mendatangi Pemerintah Kabupaten Sragen dan mendorong agar rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti.
Tiga rekomendasi yang menjadi sorotan yakni pengujian ulang atau pencabutan SK perangkat desa yang mengikuti LPPM UGM yang dinyatakan fiktif, pengembalian kerugian negara, serta pelaksanaan uji kompetensi ulang terhadap empat desa yang dilaporkan.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
