Geger Mega Korupsi Pertamax Oplosan di Pertamina, LAPAAN RI Desak Pelaku Dihukum Berat

Selain itu, ia juga berharap agar para pelaku korupsi yang sudah dijatuhi vonis pidana, dimiskinkan melalui penyitaan asetnya jika terbukti diperoleh dari hasil korupsi.

"Ini tugas DPR RI bersama pemerintah untuk merevisi Undang-undangnya, atau merubah pasal-pasal hukuman bagi pelaku korupsi. Karena yang sekarang ini terlalu ringan. Mestinya, penjara selama 50 tahun atau hukuman mati bagi terpidana korupsi agar nantinya ada efek takut bagi yang lain," tegasnya.

Seperti diketahui, Kejagung telah menetapkan 9  tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina dengan kerugian negara setidaknya mencapai sekira Rp193,7 triliun. Dua tersangka baru ditetapkan pada, Rabu (26/2/2025), menyusul 7 tersangka lain.

Dikutip dari berbagai sumber, Dugaan korupsi itu terjadi pada lima komponen yang menyebabkan kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekira Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekira Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekira Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekira Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekira Rp21 triliun

Adapun dugaan korupsi yang dilakukan di antaranya menyatakan kilang milik Pertamina tak bisa mengolah minyak mentah dalam negeri sehingga harus impor dengan harga dilambungkan. Selain itu, juga mengimpor BBM RON 90 dengan harga RON 92 dan menjadikannya RON 92 dengan dioplos. Perbuatan itu berlangsung dalam kurun 2018-2023.

Editor : Joko Piroso