"Misalnya ada perkara dugaan korupsi terkait keuangan negara, maka auditor dari kejaksaan akan ditugaskan untuk mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara korupsi fitu," jelasnya.
Oleh karenanya, jika dalam aduan perkara dugaan korupsi PD Percada tersebut nantinya ditemukan unsur kerugian negara, maka sangat terbuka auditor dari Kejati akan diturunkan.
"Jadi kalau nanti ranah (penanganan perkara PD Percada) sudah masuk ke kami, maka auditor akan masuk dalam rangka mencari kerugian negara," imbuhnya.
Seperti diberitakan, Kejari Sukoharjo menerima aduan dari LAPAAN RI tentang dugaan tipikor oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang usaha percetakan itu. Diduga PD Percada telah melanggar Permendiknas tentang larangan menjual kalender kepada siswa sekolah negeri, SD dan SMP, dan keuntungan disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
