Awalnya, terdapat kesepakatan antara tiga partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem, dalam KPP. Namun, ketidakpuasan muncul ketika PKB bergabung dengan KPP setelah sebelumnya berkoalisi dengan Partai Gerindra. Puncaknya, Nasdem mengajak PKB untuk mengusung Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan, yang dianggap melanggar komitmen sebelumnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti, menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari partai untuk mencopot billboard dan baliho tersebut. Tindakan tersebut adalah bentuk kemarahan kader Partai Demokrat Jateng atas apa yang mereka pandang sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan dalam koalisi.
Rinto juga menyoroti bahwa Partai Demokrat sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa yang diusung Anies sebagai cawapres. Namun, kekecewaan muncul ketika Anies, setelah mengajukan surat kepada AHY, tiba-tiba berpasangan dengan Cak Imin pada tanggal 30 Agustus 2023, yang dianggap merusak kesepakatan yang telah ada.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
