Menurut King, mekanisme pembuktian terbalik harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang memberikan perlindungan memadai kepada pihak yang terdampak.
Ia menilai diperlukan standar pembuktian yang jelas, mekanisme keberatan yang efektif, pengawasan independen, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak sah atas aset.
Jangan Jadi Celah Politisasi
King juga mengingatkan potensi politisasi apabila RUU Perampasan Aset nantinya memberikan kewenangan luas kepada negara tanpa diimbangi sistem pengawasan yang memadai.
Menurutnya, percepatan pemulihan aset hasil tindak pidana tidak boleh mengorbankan prinsip due process of law atau proses hukum yang semestinya serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
Kekhawatiran tersebut menjadi bagian dari diskursus publik setelah aksi demonstrasi 27 Agustus 2026. Sejumlah kalangan mendorong percepatan pengesahan RUU karena dinilai dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Di sisi lain, terdapat pula perhatian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.
Bagi King, efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak warga harus ditempatkan secara seimbang dalam rumusan RUU.
Partisipasi Publik Jangan Formalitas
Dengan target penyelesaian pada Desember 2026, King mendorong DPR dan pemerintah membuka akses publik seluas mungkin selama proses pembahasan.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
