Kresna juga menyoroti tekanan bagi Pemdes untuk menyiapkan urug lahan dan pembukaan akses tanpa dukungan anggaran yang jelas. "Kita dipaksa cepat, tapi faktanya banyak yang tidak tepat. Ada yang nabrak zona hijau, ada kewajiban anggaran urug yang belum ada posnya. Ini masalah tersendiri," keluhnya.
Ia menegaskan para Kades tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan apabila program mengalami hambatan. Para kepala desa, lanjutnya, berharap proses diperbaiki melalui koordinasi terpadu, transparansi teknis, serta kejelasan pembiayaan agar KDMP tidak hanya menjadi target percepatan, tetapi juga memiliki dasar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
